Jimmy katakan, perumusan dan penyusunan Draf Perubahan RTRW itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab DPUTR selaku pengusul.
“Secara teknis draf perubahan Zona Tata Ruang dan Wilayah dari Perda 11 tahun 2012 dibuat oleh Dinas PUTR, Pansus hanya sebatas pembahasan secara politik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kajian menyeluruh baik aspek konsideran peraturan, ekologis, lingkungan, sosial, ekonomi, hak-hak masyarakat lokal dan lainnya itu kewenangan Dinas terkait,” tegas Jimmy.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait lahan yang sudah ada kegiatan usaha dan existing bangunan yang tidak sesuai RTRW 11 tahun 2012. Jimmy tidak menampik hal itu sudah terjadi, namun disisi lain pihaknya harus berlaku adil untuk mengakomodir.
“Peternakan Ayam di Desa Cibukamanah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kawasan Bukit Indah City, Pembangunan Perumahan yang tumpang tindih kepemilikan lahan belum serah terima dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan masih banyak temuan permasalahan yang tidak sesuai RTRW,” ungkapnya.
