KAB. BANDUNG || bedanews.com — APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pedoman dalam membiayai berbagai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada tahun 2026 kabupaten bandung dihadapkan pada tantangan yang sangat besar, yaitu berkurangnya TKD kurang lebih mencapai Rp1 Triliun.
Hal ini, dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, tentu berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Namun demikian penurunan TKD tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan.
Justeru menjadi tantangan untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien, serta semakin meningkatkan motivasi kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan bagi pembangunan.
“Alhamdulillah dengan penuh kebersamaan dan pemahaman terhadap kondisi faktual, DPRD bersama Pemda telah berhasil membangun kesepakatan terhadap APBD 2026,” katanya, di Gedung Paripurna, Jum’at 28 November 2025.
Sejalan dengan pembahasan anggaran, legislator senior PKB itu menambahkan, DPRD bersama Pemda dan pihak terkait juga melakukan pembahasan terhadap 4 buah Raperda lainnya di bidang permukiman dan perumahan, industri dan ketenagakerjaan.
Keempat Raperda tersebut merupakan kebijakan yang sangat penting dalam tata kelola pembangunan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan arah dan sasaran pembangunan, serta perlindungan bagi masyarakat.
“Saya mengajak semua pihak untuk semakin meningkatkan kebersamaan, kerja keras dan partisipasi dalam pembangunan demi kabupaten bandung yang lebih Bedas,” pungkasnya.***
