LaNyalla menjelaskan bahwa, Pasal 33 UUD 1945 naskah asli sudah diubah, dan penjelasannya sudah dihapus total. Sehingga rakyat kebanyakan terhalang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan kondisi ini semakin akut, tanpa ada kesadaran untuk memperbaiki, meski sudah berulang kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
“Karena tanpa koreksi sistem bernegara secara fundamental, maka siapapun presiden yang terpilih, negara kita akan terus tersandera oleh ‘mismanagement’ dan keserakahan oligarki yang memang diberi ruang oleh konstitusi dan undang-undang turunannya,” ujar Senator Jawa Timur ini.
Menurut LaNyalla, salah kelola itu juga yang menyebabkan terjadinya begitu banyak masalah di negeri kita. “Seperti proyek kereta api cepat yang tidak cepat lagi, bahkan mogok; juga skandal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu, dan berbagai skandal keuangan lainnya yang terkesan dibenamkan atau direkayasa agar tampak legal,” ucapnya.
