Sementara itu DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil golongan-golongan dan wakil kelompok non-partisan, tidak memiliki ruang. Faktanya, sejak Amandemen saat itu hingga hari ini, kelompok non-partisan terpinggirkan. Semua simpul penentu perjalanan bangsa ini direduksi hanya di tangan Partai Politik.
“Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all. Partai-Partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen,” imbuhnya.
Dominasi dan hegemoni Partai Politik untuk memasung Vox Populi, kata LaNyalla, semakin lengkap dengan adanya presidential threshold yang sama sekali tidak diperintah oleh Konstitusi. Aturan ini memaksa rakyat untuk memilih calon pemimpin pilihan mereka yang sangat terbatas.
