Akibatnya, sepanjang sistem liberal ini masih diadopsi oleh bangsa ini, maka selama itu pula oligarki akan menancapkan kakinya untuk mencengkeram bangsa ini.
“Siapapun calon presiden Indonesia, pasti tidak akan mampu membiayai mahalnya biaya Pilpres. Sehingga pasti melibatkan oligarki ekonomi yang selama ini memang semakin mendekat ke dalam lingkar kekuasaan, baik di dalam partai politik, maupun di dalam kabinet presiden,” tutur LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, dalam konteks ekonomi, oligarki membuat negara tak lagi berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta.
“Sehingga dalam 20 tahun terakhir ini, kita melihat semakin banyak keganjilan atau paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan amanat Reformasi yang dituntut para mahasiswa saat itu, diantaranya adalah menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), faktanya di tahun 2022 yang lalu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah,” ulas LaNyalla
