Kejaksaan RI memang mencatat peningkatan Nilai Kinerja Anggaran dan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran terlena. ST Burhanuddin memberikan perhatian terhadap adanya ketimpangan antara penyerapan anggaran dengan capaian output fisik selama periode Januari hingga awal Agustus 2026.
Ia meminta setiap unit kerja memastikan seluruh pengeluaran memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah serta berkorelasi dengan hasil pekerjaan yang jelas.
Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar anggaran yang telah terserap, tetapi berlanjut pada pertanyaan yang lebih substansial: apa hasilnya dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat.
