Sementara itu, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu, Imran Firdaus menilai HGU/HGB baik perusahaan swasta dan BUMN yang ada di Kecamatan Cikidang sebagian besar diduga belum mengantongi izin diversifikasi atau alih fungsi tanaman Dasar Hukum dan Konteks Perubahan jenis tanaman (diversifikasi) harus mendapatkan izin pejabat berwenang. Selain itu, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan HGU HGB yang sah.
“Saya rasa Pemerintah (melalui ATR/BPN) berwenang mengeluarkan (enclave) area yang bermasalah tersebut dari dokumen HGU, serta menangguhkan proses perpanjangan, penerbitan HGU bahkan pencabutan HGU serta mengembalikan fungsi lahan kesemula sesuai HGU/HGB. Saya rasa perkebunan PTPN Sukamaju dan Cibungur sudah harus kembali ke bank tanah, karena baik HGU atau izin diversitikasi gak ada dari Pemerintah berdasarkan data Dinas Pertanian Kab. Sukabumi, maka berdasarkan keterangan di atas di pastikan mereka memanfaatkan serta melakukan kegiatan penanaman secara ilegal,” pungkasnya. (Agus Teguh).
