“Yang harus kita lakukan sebagai orang komunikasi, dengan segala kekurangannya, adalah bagaimana kita bisa mengubah komunikasi pemerintah ini menjadi bahasa publik,” tambahnya.
*Perlunya Pedoman Penilaian Angka Kredit Terstandar*
Pada kesempatan yang sama, Santhy Verawati Elfrida membuka pemaparannya dengan menjelaskan tentang pedoman penilaian angka kredit.
Ia mengatakan bahwa, regulasi dari pedoman penilaian angka kredit berdasarkan pada PM PAN & RB Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menkominfo dan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Permen PANRB tersebut.
Dengan adanya pedoman penilaian terbaru tentang Tim Penilai dan Penilaian Angka Kredit JFPH, diharapkan semua tim penilai instansi dituntut untuk meningkatkan ketepatan penilaian angka kredit, agar tidak ada lagi perbedaan persepsi atau pemahaman antara penilai dan yang dinilai, ataupun dengan bagian-bagian lainnya.
