Mirah menyampaikan bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan landasan konstitusional tersebut. Pasal 27 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sementara Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, setiap hambatan ekonomi yang menghalangi anak memperoleh pendidikan harus menjadi perhatian dan penanganan serius.
Mirah mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperkuat kebijakan dan implementasi di lapangan melalui langkah-langkah konkret, antara lain:
1. Memastikan akses pendidikan gratis yang efektif bagi keluarga rentan.
2. Memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
