Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendukung penuh inisiatif ini. “Kami berkomitmen untuk mendukung Kementerian ATR/BPN dalam upaya pencegahan. Jika masalah pertanahan tidak dapat dihindari, kami akan melakukan penegakan hukum dengan tegas terhadap mafia tanah,” tegas Kapolri.
Kesepakatan ini mencakup beberapa kegiatan strategis, termasuk pertukaran data, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan fasilitas antara Kementerian ATR/BPN dan Polri. Diharapkan, kerjasama ini akan mengurangi frekuensi konflik pertanahan dan memperkuat penegakan hukum di bidang ini.**
Page 2 of 2
