Selain itu, usulan pembentukan task force percepatan pembangunan Trans SKS diharapkan tidak hanya berfokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga berorientasi pada implementasi nyata serta penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait, pengembangan jaringan perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Institut Teknologi Sumatera, Masyarakat Transportasi Indonesia, serta sejumlah Kementerian/Lembaga terkait lainnya. (Red).
