Berbagai tantangan tersebut memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan transmigrasi dapat berjalan lebih efektif.
Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk terus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, fasilitasi integrasi program transmigrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan tata kelola, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan transmigrasi di daerah.
Lebih lanjut, Paudah menyampaikan, enam arah penguatan peran pemerintah daerah ke depan. Pertama, menjadikan transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Kedua, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran. Ketiga, memperkuat kelembagaan urusan transmigrasi. Keempat, menerapkan pendekatan pembangunan kawasan secara terpadu. Kelima, meningkatkan kualitas data dan sistem monitoring evaluasi. Keenam, mempercepat pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi melalui penguatan komoditas unggulan, hilirisasi, kemitraan usaha, koperasi dan UMKM, akses pembiayaan, serta konektivitas pasar.
