Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendapat amanat untuk melaksanakan Kegiatan Pembahasan Tindak lanjut rangka Asistensi dan Supervisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pada 4 (Empat) DOB Papua.
Sondang juga menekankan bahwa, Penajaman Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jangka Panjang melalui Penyelarasan dengan Dokumen Perencanaan Lainnnya sebagai upaya untuk menjaring masukan dan pandangan terhadap penyelarasan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah jangka panjang pada dokumen lain (RPJPN, RTRW, KLHS, RPPLH dan Evaluasi RPJPD sebelumnya) untuk masing-masing 4 Provinsi DOB Papua.
“Di tahun 2024, tahapan-tahapan lainnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya masuk pada tahapan penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045. juga kemudian melaksanakan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045, serta menyusun Teknokratik RPJPMD Tahun 2025-2030,” terang Sondang.
