Lebih lanjut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian target bauran EBT antara RUED dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan energi, menurut Eva, harus dilaksanakan melalui kolaborasi, sinkronisasi dan integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan skema kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mengoptimalkan potensi energi dan mendukung pencapaian target pembangunan energi nasional.
Pada forum tersebut, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa, penyusunan RUEN 2026–2035 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Energi Nasional berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2025. Untuk regional Sulawesi, kebutuhan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 17,59 GW, konsumsi listrik sebesar 2.844 kWh per kapita, serta rasio elektrifikasi sebesar 99,97 persen. Sementara itu, rancangan awal RUEN untuk regional Sulawesi mencakup 253 program dan 674 kegiatan.
