Pada kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Eva Novianty menyampaikan bahwa, revisi RUEN merupakan langkah strategis menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Menurutnya, perubahan tersebut memerlukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN sebagai payung hukum bagi revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Eva menjelaskan, Kemendagri telah melakukan monitoring terhadap indikator energi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RUED di regional Sulawesi. Hasil monitoring menunjukkan perlunya penyesuaian target indikator energi dalam revisi RUED agar selaras dengan arah kebijakan energi nasional.
