Selanjutnya, narasumber kedua, Sekretaris Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN yaitu Farid Hidayat menyampaikan paparan mengenai mekanisme penetapan Raperda RTRW berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
Farid menyampaikan bahwasanya, untuk mencapai kesepakatan substansi RTRW provinsi/kabupaten/kota antara Pemda dengan DPRD dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak mendapat persetujuan substansi. Jika dalam 2 (dua) bulan belum mencapai kesepakatan, diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk kepala daerah dapat menetapkan Perda RTRW, setelah itu apabila kepala daerah belum menetapkan Perda RTRW, maka dalam bulan keempat, Perda RTRW akan ditarik oleh Kementerian ATR/BPN menjadi Peraturan Menteri.
Narasumber ketiga Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN Pelopor menjelaskan mengenai percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Wilayah I (Sumatera, Jawa dan Bali).
