Ia menambahkan, percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data yang akurat, serta penguatan layanan digital di daerah menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. “Pemerintah daerah juga didorong untuk mendukung arah kebijakan transformasi digital melalui sinkronisasi data blankspot, penguatan statistik sektoral, serta penguatan keamanan siber dan sandi,” imbuh Suprayitno.
Selain itu, Kemendagri menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penyediaan data pembangunan yang akurat dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Banten sendiri telah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui sosialisasi pada videotron Diskominfo serta pelaporan pelaksanaan sensus pada dashboard yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik.
