Melalui partisipasi aktif dalam proses penyusunan regulasi ini, Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi pembinaan kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dilaksanakan sebagai tindak lanjut pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK), guna memperoleh masukan substantif terhadap penyempurnaan regulasi. Hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan, dengan sasaran memperkuat implementasi Reforma Agraria yang partisipatif, akuntabel dan selaras dengan arah pembangunan nasional. (Red).
