“DPR RI akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program melalui fungsi pengawasan serta kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” katanya.
Pada kesempatan itu, Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno menegaskan bahwa, Program Tiga Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat. Kemendagri, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memfasilitasi sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan program.
“Kami mengapresiasi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya dalam percepatan penerbitan PBG. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan,” ungkap Suprayitno.
