Disampaikan pula oleh Perwakilan Kemendagri bahwa, untuk mengatasi dampak kenaikan muka air laut harus dilaksanakan oleh lintas urusan pemerintahan serta kerja bersama antar urusan pemerintahan, sehingga perlu dipetakan terlebih dahulu atas urusan terkait apa saja di daerah berdasarkan kewenangan.
Pemetaan kewenangan ini nantinya untuk lebih terukur siapa berbuat apa dan terjadinya konvergensi program dapat dilaksanakan secara optimal.
Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi kebijakan perencanaan pusat dan daerah dalam kegiatan Rakortek yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pusat-daserah untuk menyelesaikan permasalahan serta mitigasi dampak kenaikan muka air laut berdasarkan kewenangan. (Red).
