“Pemda perlu memiliki analisis data yang matang di SIPD agar diagnosis masalah dan proyek prioritas terukur,” imbuh Rendy.
Rendy mengarahkan Pemda untuk menerapkan prinsip fleksibilitas anggaran dan pentingnya menjalankan amanat konstitusi dalam menjawab kekhawatiran daerah.
“Skema pembiayaan yang dicantumkan dalam RKPD tidak harus langsung berstatus final, melainkan dapat berupa potensi pendanaan yang bersifat indikatif, asalkan sudah didukung komitmen awal seperti dokumen kerja sama atau MoU,” tegas Rendy.
Rendy mengingatkan pemerintah daerah wajib disiplin pada konstitusi untuk mengingatkan bahwa, mendukung program prioritas pusat seperti 8 Misi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN) adalah kewajiban hukum kepala daerah berdasarkan UU No. 23/2014.
