Menanggapi hal tersebut, Plt. Wakil Jaksa Agung menyampaikan apresiasi atas inisiatif PB IDI dan menyambut baik rencana kerja sama melalui MoU. Ia menekankan bahwa, kolaborasi antara Kejaksaan RI dan PB IDI sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mencakup pidana sosial, di mana rumah sakit menjadi salah satu tempat pelaksanaannya.
“Dukungan keahlian medis, peningkatan kapasitas SDM melalui edukasi hukum-kesehatan dan optimalisasi layanan forensik dianggap sangat relevan dan strategis dalam mendukung tugas Kejaksaan, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana umum,” ujar Plt. Wakil Jaksa Agung.
Lebih lanjut, Plt. Wakil Jaksa Agung menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30C huruf a menyebutkan bahwa Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
