Dengan kata lain seluruh proses pembahasan revisi RUU Perlindungan Konsumen ini adalah melindungi masyarakat sebagai konsumen agar tidak lagi menjadi korban dari promosi berlebihan atau informasi yang menyesatkan. Termasuk melindungi masyarakat dari produk atau jasa yang tidak sesuai mutu dan kualitasnya.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, para akademisi atau pakar di bidang hukum, serta berbagai pihak terkait lainnya, Kawendra menegaskan penguatan lembaga pengawas seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menjadi kunci penting untuk memastikan penegakan hukum di lapangan.
Bahkan pihaknya berharap, ke depan BPKN dapat berdiri sebagai lembaga independent di luar Kementerian Perdagangan. Hal itu semata agar BPKN (termasuk BPK daerah) memiliki kewenangan lebih kuat dan tidak bergantung pada Kementerian Perdagangan lagi.
