Rakor ini juga menjadi wadah penting untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas Presiden, agar dapat tersampaikan secara luas, massif dan merata kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto yang dibacakan oleh Kepala Bidang Media Massa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Muhamad Burhan S.S., M.Hum, menegaskan bahwa, kemerdekaan pers merupakan pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel dan kondusif.
“Indeks Kemerdekaan Pers adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Angka IKP bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata sejauh mana kebebasan pers dapat dijamin, dilindungi dan dijalankan secara bertanggung jawab. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan kolaborasi dan solusi bersama, termasuk memastikan pemberitaan dilakukan oleh pihak yang kompeten, kredibel, dan memiliki legalitas sebagai pers, sehingga informasi yang disajikan akurat, berimbang, dan sesuai kode etik jurnalistik,” ujarnya.
