Setelah proyek selesai, Iwan hanya menerima pembayaran untuk 5 dari 13 titik pengerjaan, yang dibayarkan oleh bupati baru karena MM tidak terpilih kembali. Pada tahun 2015, Iwan bahkan dipanggil oleh polisi dan kejaksaan dengan tuduhan pekerjaan fiktif, namun tuduhan tersebut tidak terbukti.
Ketika MM terpilih kembali sebagai Bupati, Iwan kembali menagih pembayaran tetapi mendapatkan respons yang tidak memuaskan. Bahkan, MM berpura-pura tidak mengenalinya. Merasa dirugikan, Iwan mengajukan Aduan Masyarakat ke Polda Kalimantan Barat pada tahun 2021.
Meskipun MM beberapa kali mangkir dari panggilan polisi, Iwan akhirnya membuat laporan resmi pada tahun 2022 dengan nomor LP/B/188/V/2022 atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 30 Mei 2022.
