Di tahun 2019, timbulah persoalan, kata Fenfen, tanah dijual ke PT. Jangkar dengan menggunakan surat keterangan Kepala Desa Cimanggis. Dengan dasar jual beli tersebut dan Ijin Lokasi, PT. Jangkar mengunakan oknum Ormas untuk melakukan pemagaran dan menutup akses masuk ke lahan milik korban.
“November 2021, Ijin Lokasi PT. Jangkar sudah habis dan tidak diperpanjang oleh Pemda Bogor,” ucap Fenfen Efendi, S.H, M.H.
Kasus ini terkatung-katung hampir 33 tahun tanpa penyelesaian dan ada sekitar 35 orang korban, hingga pihak Kuasa Hukum dari 17 korban melaporkan kasus ini ke Kementrian ATR/BPN dan berharap Menteri ATR/BPN dapat memberikan solusi agar tidak terjadi gesekan di lapangan. (Red).
Page 3 of 3
