“Kita berharap nilai RB kita naik, yang tergantung pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Andi juga menjelaskan bahwa ada rumusan berdasarkan tabel sampel dari Krejcie and Morgan yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017.
Panduan ini dapat membantu UPT memenuhi P2HAM (Pelayanan Publik berbasis HAM) sehingga dapat berpartisipasi dalam program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dengan adanya pembinaan dan penguatan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dan upaya antikorupsi di lingkungan pemasyarakatan dan imigrasi di wilayah Ciayumajakuning semakin meningkat.
“Kedua aspek ini dianggap penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” pungkasnya.
