Kota Tasikmalaya, Bedanews.com – Dinilai sudah mencoreng nama baik dan marwah, Front Pembela Karang Taruna Kota Tasikmalaya gerudug gedung DPRD, Selasa (15/03/2022).
Pasalnya, dalam bantuan sosial (bansos) kemarin, Karang Taruna tercantum sebagai pelaksana geoteging dan pendampingan titik koordinasi (tikor), tapi fakta dilapangan tidak seperti itu dan tidak ada koordinasi dari PT Pos.
Audensi sempat ricuh, lantaran pemaparan Kepala Kantor Pos tidak lugas dan jelas, bahkan meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab.
Kepala Kantor Pos Andrianto menjelaskan, bahwa ini adalah miskomunikasi kesalahpahaman dan diakui kalau sumber kesalahnnya ada pada dirinya.
Pihaknya meminta maaf kepada Karang Taruna secara lisan atas nama perusahaan, kesenjangan koordinasi juga tentang jadwal yang disiapkan ternyata berubah, karena itu semua rekomendasi dari kantor Pos pusat.
“Ini akan menjadi evaluasi bagi kantor Pos Tasikmalaya, khususnya berada di bawah pimpinan saya dan akan saya evaluasi kedepannya lebih baik,” ungkapnya.
Ditempat sama, Koordinator lapangan Front Penjaga Karang Taruna Arip Muztabasani mengatakan, bahwa tujuan aksi ini lebih mengefektipkan lagi kinerja PT Pos atas penyaluran pendistribusian bantuan pos tersebut.
“Disana tercantum bahwa karang taruna adalah sebagai pelaksana geoteging dan pendampingan titik koordinasi (tikor), tapi fakta dilapangan tidak seperti itu dan tidak ada koordinasi bagu,” tegasnya.
Justru kata Arip, yang terjadi banyak kegaduhan dari PT Pos tersebut yang manajerialnya carut marut dan justru karang taruna menjari kambing hitam, sehingga bnyak persepsi buruk atas kebobrokannya ini.
Ditegaskan Arip, PT kantor Pos tidak ada transparansi seolah mengecilkan karang taruna, tidak mempercai secara penuh yang katanya kerjasama tapi intinya tidak profesional.
“Jika berbicara institusi karang taruna dan institusi PT kantor Pos, jangan mengadaikan gerakan sosial kita, maka bekerjasmalah secara profesional,” tutur Arip.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Hendra Budiman menambahkan, bahwa upaya perbaikan kedepan harus menjaga tangan dan melihat kepentingan kantor Pos dengan direksinya.
Hendra menyebut, padahal karang taruna sudah membantu Kantor Pos, misalnya dalam meng update kartu keluarga sampai beres dalam waktu seminggu.
“Sepakat evaluasi koordinasi dibantu karang taruna kedepan koodinasi baik beretika, berempati dan saling menjaga marwah masing masing,” tandas Hendra. (Noer).
