Muslim memprediksi beberapa skenario. Pertama, pemerintah dan Polri dapat segera menyatukan langkah dengan melebur tim internal ke dalam komite nasional reformasi. Kedua, tim Polri jalan sendiri, namun berisiko hanya menghasilkan rekomendasi simbolik. Ketiga, muncul gesekan politik yang memperpanjang proses pembenahan institusi.
“Bagi publik, reformasi kepolisian adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana politik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar upaya ini tidak dipersepsikan sebagai manuver mempertahankan jabatan atau kekuasaan,” pungkasnya. (Red).
Page 5 of 5
