Tak hanya itu, guna mendukung konsep mutlibar, KAI saat ini juga tengah menyusun standar kompetensi profesi advokat bersama-sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ini bertujuan untuk membuat profesi ini sebagai ‘the real’ officium nobile atau profesi yang terhormat.
Pasalnya, kata Tjoetjoe, hingga saat ini belum ada standar yang baku secara nasional terhadap profesi advokat ini. “Ironisnya hingga saat ini, profesi Advokat belum memiliki standar yang baku secara nasional,” katanya.
Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dihadiri oleh 872 advokat KAI yang merupakan utusan dari 24 provinsi se-Indonesia. Sehingaa forum ini adalah forum advokat terbesar yang pertama di seluruh Indonesia pasca terbitnya SKMA No. 73/2015 serta putusan MK Nom12/2014 dan Nomor 36/2015.












