Sebagai solusi, Widayat menyiapkan sejumlah langkah terobosan.
“Kami sedang menyiapkan Digital Dashboard PSU yang mampu menyajikan data secara real-time dan terintegrasi. Selain itu, masyarakat akan dilibatkan sejak tahap perencanaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah, kecamatan, serta kelurahan akan diperkuat agar kebutuhan PSU bisa lebih tepat sasaran,” paparnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan peran pengembang.
“Bagi pengembang yang taat menyerahkan aset PSU akan diberikan apresiasi, sementara yang abai akan dikenakan sanksi tegas,” ujarnya.
*Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Panjang*
Dalam waktu dekat, Dinas Perkimtan akan memfokuskan pada penyusunan regulasi berupa Keputusan Wali Kota maupun Raperwal terkait standar pelayanan PSU. Selain itu, akan dibentuk Forum PSU Kota Bekasi sebagai wadah koordinasi antar-pihak.
“Kami juga sedang merancang draf kesepakatan penyediaan PSU bersama pengembang, memanfaatkan CSR, atau melalui skema hibah masyarakat,” kata Widayat.
Ke depan, sistem informasi penyediaan PSU akan dibangun dan dijalankan dalam jangka menengah. Sementara itu, dalam jangka panjang, Pemkot Bekasi menargetkan menjadi rujukan nasional sekaligus lokasi studi banding terkait pengelolaan PSU berbasis inovasi.
“Harapan kami, seluruh wilayah di Kota Bekasi bisa memiliki PSU yang memadai, angka kawasan kumuh berkurang signifikan, serta akses hunian layak bisa dijangkau semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Ia menegaskan, visi akhirnya adalah menghadirkan kawasan permukiman yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, sekaligus terhubung dengan konsep Smart City. (Red).
Kadis Perkimtan Kota Bekasi, Dorong Sinergi dan Inovasi dalam Penanganan PSU
Page 2 of 2
Related Posts
JDIH DPRD Kota Cimahi
LPKL
BEDA Itu pilihan
SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA
