Karena penetapan tersangka terhadap Irma Yuliana dinyatakan tidak sah, tindakan penahanan yang didasarkan pada penetapan tersebut juga ikut terdampak.
Hakim tunggal menyatakan upaya paksa berupa penahanan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 18 Mei 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hal serupa berlaku terhadap perpanjangan penahanan berdasarkan surat perintah tertanggal 4 Juni 2026.
Termasuk perpanjangan penahanan berdasarkan penetapan Ketua PN Jakarta Timur tertanggal 9 Juli 2026 dan penetapan yang disebut dalam persidangan sebagai Penetapan Nomor 377 tanggal 9 Juli 2026.
Pengadilan kemudian memerintahkan agar Irma Yuliana segera dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan dibacakan.
Arief menegaskan, putusan praperadilan tersebut tidak berarti penyidikan perkara pokok otomatis dihentikan.
