Putusan praperadilan tersebut menjadi babak baru dalam perkara dugaan pengadaan mesin jahit di lingkungan Sudin PPKUKM Jakarta Timur tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
Kejaksaan harus menindaklanjuti konsekuensi putusan yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Irma Yuliana tidak sah.
Namun, penyidikan perkara pokok tetap dapat berjalan.
Jika kemudian diperoleh alat bukti tambahan yang memenuhi ketentuan, penetapan tersangka kembali terhadap Irma secara hukum masih terbuka.
Karena itu, langkah selanjutnya berada di tangan penyidik. Publik masih menunggu apakah Kejaksaan akan kembali mendalami perkara, memperkuat alat bukti, atau mengambil langkah hukum lainnya.
Yang telah ditegaskan PN Jakarta Timur adalah bahwa, alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Irma Yuliana sebagai tersangka pada 18 Mei 2026 dinilai belum cukup berkualitas dan relevan untuk menunjuk dirinya sebagai tersangka.
