“Di awal manajemen oleh Kementerian Perhubungan, kemudian nanti pemda dampingi. Apabila dirasa sudah siap, kementerian mundur, diambil alih oleh pemerintah daerah. Saya kira memang yang baik di semua pelabuhan seperti itu karena ini memang pelabuhan pengumpan,” jelas Kepala Negara.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Tanjung Ular dibangun selama kurang lebih dua tahun, dari 11 Desember 2020. Pelabuhan Tanjung Ular hanya melayani kegiatan bongkar muat barang (kargo umum dan CPO) dan tidak ada aktivitas kapal penumpang.
Pelabuhan yang memiliki dermaga seluas 80 x 10 meter tersebut diproyeksikan bisa melayani aktivitas bongkar sebanyak 22.384 ton pada tahun 2023 dan 39.976 ton pada tahun 2040, serta aktivitas muat sebanyak 11.867 ton pada tahun 2023 dan 28.647 ton pada tahun 2040.
