Polemik ijazah ini tidak berhenti pada sosok Jokowi. Sorotan publik juga merambat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait dokumen kesetaraan pendidikan menengah (setara SLTA) yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan formal.
Pertanyaan pun mengemuka: apakah Gibran telah benar-benar memenuhi persyaratan administratif pendidikan untuk pencalonan, mengingat sebagian riwayat pendidikannya ditempuh di luar negeri? Pertanyaan ini menuntut klarifikasi resmi, bukan semata untuk menggugat individu, melainkan demi menjaga integritas hukum dan etika dalam proses pencalonan pejabat publik.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka: apakah negara telah menerapkan standar yang sama bagi seluruh warga negara, ataukah terdapat perlakuan khusus bagi keluarga penguasa? Belakangan, Roy Suryo bahkan menduga adanya aturan dalam regulasi KPU yang memuat pasal pengecualian tertentu terkait kesetaraan pendidikan setingkat SLTA tersebut.
