Kedua, hak jawab yang tak bertaring. Pasal 5 tentang hak jawab dan hak koreksi masih bersifat normatif tanpa sanksi tegas. Dalam praktik, banyak sengketa pers justru berujung pada laporan pidana sebelum hak jawab diberikan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat lex specialis UU Pers yang menempatkan mekanisme etik sebagai jalur utama penyelesaian sengketa jurnalistik. Revisi mutlak diperlukan agar hak jawab menjadi syarat wajib sebelum proses pidana atau perdata ditempuh.
Ketiga, perlindungan wartawan yang semu. Pasal 8 UU Pers menyebut wartawan mendapat perlindungan hukum, namun lebih bersifat deklaratif tanpa mekanisme konkret. Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi wartawan terus berulang, sementara negara kerap hadir terlambat atau bahkan absen. Putusan MK atas pasal ini seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum, termasuk perlindungan khusus bagi wartawan yang meliput isu konflik, korupsi dan kejahatan terorganisir.
