Bandung, BEDAnews
Jawaban Gubernur Jawa Barat atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap rancangan peraturan daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Raperda P2APBD) Jawa Barat TA 2012, dinilai anggota DPRD Jabar seperti koran, dan seharusnya mendapat penolakkan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat atas jawaban Gubernur tersebut.
Hal ini ditegaskan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Humar Dani kepada Bedanews.com, usai rapat paripurna Jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap raperda P2APBD di di DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung, Rabu (10/7).
“Dengan jawaban yang ada seperti ini, dewan seharusnya menolak jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar tertsebut, karena isinya semua hanya normative padahal disitu terkait dengan angka-angka,” ungkapnya.
Jawaban itu tegas Humar, harusnya mendetail atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan ada jalan keluarnya. “Harusnya dari pertanyaan itu di jawab dasarnya kenapa, penyebabnya apa harus ada solusi jalan keluar, kira-kira rencana ke depannya seperti apa. Jadi tidak seperti ini bicara secara normative seperti berita aja,” tegas Humar Dani.
Untuk itu kita harapkan nanti siapapun yang mendampingi gubernur supaya melihat agak kritis, pertanyaan juga dijawab secara kritis juga, agar masuk kedalam pikiran, biar masyarakat bisa membaca bahwa langkah ke depannya sudah jelas seperti pemerintah akan melakukan langkah ABCD dan seterusnya, katanya.
“Kalau saya membaca dan mengamatinya, jawaban ini eling-elingan saja, nggak ada bayangan apapun, biasa-biasa saja sama dengan baca Koran,” ujar anggota DPRD Jabar yang berangkat dari Dapil Bandung Barat dan Kab. Bandung ini.
“Jadi saya katakan sekali lagi, profesionalisme kepala daerah harus ditunjukkan saya aga khawatir disini, kalau beliau tidak memberi masukan yang lebih, jadi ini hanya staf-stafnya saja yang membuat laporan seperti ini, jadi kepala daerah harus mengamati dulu sebelum dibuka di paripurna”. (hermanto)
