Isu penyesuaian anggaran ini memang sempat menjadi perdebatan dalam pembahasan APBD 2026 di DPRD DKI Jakarta. Namun Gubernur Pramono Anung dan Ketua DPRD secara tegas menegaskan bahwa, tidak ada pemotongan subsidi pangan, melainkan pengaturan ulang waktu penganggaran agar tetap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
Demikian penjelasan ini, saya sampaikan sebagai bentuk pelurusan informasi dan penyeimbang atas beredarnya visual viral yang menyudutkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, tanpa dasar yang objektif dan utuh. ***











