Pengawasan spektrum dinilai perlu terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, termasuk kerja sama dengan TNI, BAKAMLA, Komdigi dan pemerintah daerah. Forum koordinasi tetap lintas instansi pun menjadi penting untuk mempercepat respons atas pelanggaran frekuensi dan menyatukan strategi pengawasan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) juga diusulkan, agar sistem pemantauan dapat mendeteksi aktivitas komunikasi ilegal secara otomatis dan real-time, serta memudahkan pelaporan hingga ke tingkat pusat.
“Ini bukan hanya soal alat, tapi soal kolaborasi dan kecepatan bertindak. Kita tidak boleh membiarkan wilayah perbatasan menjadi titik buta pengawasan,” tegas Kolonel Atep Putu Anta.
*Perbatasan Tak Boleh Jadi Titik Buta*
