Bandung, BEDAnews.com – Jawa Barat dengan 1,9 juta penganggurnya saat ini berharap dapat kuota Kartu Prakerja antara 90 ribu hingga seratus ribu dari sekitar 500 ribu kartu Prakerja untuk 6 provinsi yang akan launching yang didistribusikan kemenaker RI pada sekitar bulan April ini.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, M. Ade Afriandie didampingi Sekretaris Agus Hanafiah di Kantornya usai Rakornis Persiapan Launching Kartu Prakerja bersama Tim Asissten Kemenaker RI, Kadisnaker se-Jabar , Appindo, serta stake holder ketenaga kerjaan Jabar , di Bandung Kamis (12/3/2020).
“Kenapa kita menetapkan 90 ribu karena kita menggunakan pendekatan yang terdampak phk, yang terdampak PHK ini, kan pasti masuk ke dalam yang 1,9 juta (penganguran), terdampak PHK ini berdasarkan kasus perburuhan yang dampaknya PHK.” Sebut Ade.
Disebutkannya pula, dari angka 90 ribu itu tidak semua dari korban PHK ada cluster, “90 ribu itu bukan yang terdampak PHK saja, yang pertama, mereka yang datang ke gerai yang menyatakan sebagai pengangguran punya kartu kuning, kita akan data makanya nanti kita akan buatkan cluster, cluster terdampak PHK, cluster pengangguran/yang belum pernah bekerja, cluster yang terdampak covid 19,” sebutnya.
Ditambahkannya. Berbicara alokasi 500 rb itu belum diatur berapa alokasi untuk Jabar, tetapi kami sudah menyampaikan berdasarkan data kasus yang ditangani Disnakertrans Jabar maupun kabupaten kota, ada 835 kasus Hubungan Industrial yang menghasilkan dampak diantaranya adalah PHK.
Data yang kita peroleh terdapat 90 rb pekerja terdampak menjadi PHK, data sementara ini kita sdh sampaikan melalui tim sosialisasi kepada Ibu menteri. Setidak-tidaknya untuk Jawa Barat bisa teralokasikan 90 ribu dari 500 ribu.
Sementara untuk distribusi kartu pekerja ini, disebutkannya ada tiga langkah yang dilakukan disnakertrans jabar pertama validasi data, kemudian komunikasikan dengan Kabupaten kota dan membentuk tim optimalisasi bersama kabupaten kota.
Ade juga menyebutkan. Kenapa kita ambli angka 90 rb karena angka kuota ketenagakerjaan secara nasional hanya 500 rb orang, nah saya minta minimal 100 ribu di jawa barat, 400 ribu dibagi ke 5 provinsi lainnya. Jabar jangan sampai kecil, saya sampaikan ke Tim. Alasannya diantaranya, pengangguran di jabar ke 2 terbanyak secara nasional, kedua semua jenis industri ada di jabar.
Dijelaskannya, Kartu Prakerja jelas bukan untuk pengangguran digaji tetapi, diberi kepastian dengan diberi pelatihan, up skilling atau reskilling, dan juga jaminan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, melalui kartu prakerja. @hermanto
