Itulah garis yang tidak boleh dikaburkan.
*BAHAYA “DUA PUSAT GRAVITASI”*
Di sinilah persoalan sebenarnya.
Bukan soal Jakarta versus Solo. Bukan pula soal siapa bertemu siapa.
Persoalannya adalah otoritas.
Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional. Ia dipilih rakyat, dilantik, dan diberi tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan.
Karena itu, pusat pemerintahan harus jelas. Jakarta adalah pusat pemerintahan negara.
Namun demokrasi dapat mengalami gangguan ketika di luar struktur formal pemerintahan muncul pusat pengaruh politik yang sedemikian kuat sehingga elite mulai membaca arah kekuasaan bukan hanya dari Istana, tetapi juga dari tempat lain.
Inilah yang patut kita waspadai.
Seorang mantan presiden tentu boleh tetap memiliki pengaruh. Ia boleh berbicara. Ia boleh memberi nasihat. Ia boleh bertemu masyarakat. Ia bahkan boleh tetap aktif dalam politik sepanjang berada dalam koridor hukum.
