Namun sayangnya, pemerintah dalam hal ini hanya melakukan kebijakan yang tambal sulam saja. Tidak menyeluruh bahkan kadang tidak tepat sasaran. Walaupun mengadakan operasi pasar murah, hal itu hanyalah parsial saja. Tidak terjangkau seluruhnya. Atau pun dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin, apakah hal itu mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat? Sedangkan kebutuhan mereka begitu banyak yang tidak bisa dipenuhi karena sulitnya mendapatkan makanan.
Begitulah rawan pangan akan terus terjadi, bila negara masih berpandangan batil kapitalisme-neoliberal untuk mengelola pangan dan pertanian. Pandangan tersebut telah meminggirkan kewajiban negara dalam mengurusi kebutuhan rakyatnya. Adanya pemerintah hanya sebatas regulator dan fasilitator. Itu pun demi memuluskan para pemilik modal yang menguasai persediaan bahan pangan dari produksi sampai konsumsi.
