Ketiga, prinsip bebas pembuktian dan keterbukaan. Penyelesaian secara hukum di pengadilan terbuka, memegang teguh kaidah hukum pembuktian (al-bayyinah ‘ala al-mudda’i) yang dirumuskan Abu al-Hasan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982, hlm. 235), di mana beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh. Jika tuduhan tak mampu menghadirkan bukti materiil yang sah, klaim tersebut gugur demi hukum.
Keempat, transparansi publik dan komunikasi negara. Mengakhiri budaya secretiveness atau kerahasiaan birokrasi berlebihan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jürgen Habermas mengenai ruang publik (Öffentlichkeit) dalam Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu Einer Kategorie der Bürgerlichen Gesellschaft (Luchterhand: Neuwied, 1962, hlm. 154), di mana kebenaran faktual harus dibuka seluas-luasnya untuk memulihkan rasionalitas diskursus publik.
