Oleh karena itu, menurut dia, ICMI mendesak Pemerintah agar dalam pemberian HGU kepada Investor harus memperhatikan hak-hak masyarakat atas tanah yang telah ada.
Ia lebih lanjut mengemukakan, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat dalam aksi penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) menyalahi hak asasi manusia.
Oleh karena itu ICMI mendesak agar Pemerintah menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat dan senantiasa mengedepankan cara persuasif.
Kemudian, terkait penyelesaian masalah investasi seperti PSN, ICMI mendesak agar Pemerintah mengedepankan asas keadilan sosial dan musyawarah untuk mufakat.
Mengingat penolakan masyarakat Pulau Rempang terhadap pelaksanaan PSN dan posisi strategis pulau tersebut, serta menyangkut ketertiban dan keamanan negara, maka ICMI mendesak Pemerintah agar mempertimbangkan kembali PSN Rempang Eco City.
