Negosiasi ulang ini setidaknya mencakup empat hal fundamental:
1. Pengakuan Historis yang Konkret, Bukan Retorika
Negara perlu mengakui peran PWI secara institusional dan berkelanjutan, bukan hanya dalam pidato HPN, tetapi dalam:
Kebijakan pers nasional,
Perlindungan hukum wartawan,
Akses informasi strategis negara.
Pengakuan sejarah tanpa implikasi kebijakan hanyalah romantisme kosong.
2. Kemandirian Pers dari Ketergantungan Ekonomi Negara
Negosiasi ulang juga harus menyentuh soal model relasi ekonomi. Ketergantungan media pada iklan pemerintah dan proyek komunikasi negara telah melemahkan daya kritis pers.
PWI harus mendorong:
▪︎ Skema keberlanjutan ▪︎media independen,
▪︎ Perlindungan media daerah,
▪︎ Ekosistem pers yang tidak disandera kekuasaan dan modal.
