Dalam konstitusi, hak-hak atas rasa aman tersebut dijamin pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Hak-hak Perempuan ini mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender.
Atas upaya ini, Pemerintah melakukan ratifikasi konvensi Internasional dengan menjalankan upaya penghapusan kejahatan dan kekerasan pada Perempuan.
“Untuk memperjuangkan hak – hak Perempuan itu, maka perlu di penuhi keterwakilan Perempuan di kancah Politik, yaitu perwakilan 30 % Perempuan sebagai anggota Legislatif baik di DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten,” ucap Ariani Sundari Bacaleg DPRD Provinsi DI Yogyakarta Dapil V / Sleman meliputi Kecamatan Mlati dan Gamping melalui keterangannya, Sabtu (8/7/23).
Ariani juga menyampaikan, sejalan yang di sampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga optimis keterwakilan Perempuan di lembaga Legislatif capai 30 persen pada Pemilu 2024. Menurutnya, kepemimpinan dan keterwakilan Perempuan di bidang Legislatif membawa angin segar bagi kualitas Demokrasi suatu negara yang lebih sehat.
