Melalui posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco memimpin jalannya seluruh proses legislasi di Senayan. Dalam konteks ini, ia secara resmi menyampaikan bahwa DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait pemberian amnesti dan abolisi.
Langkah tersebut menuai beragam reaksi. Sebagian publik memandangnya sebagai strategi rekonsiliasi nasional dan konsolidasi politik yang lebih luas. Sementara itu, sebagian pihak lainnya justru mengkhawatirkan potensi politisasi hukum serta dampaknya terhadap independensi lembaga peradilan.
Namun, secara konstitusional, kebijakan ini sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Pasal tersebut secara jelas memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR.
Dalam perspektif strategis, rekonsiliasi ini membuka jalan bagi terbentuknya koalisi besar yang melibatkan Gerindra, PDIP, dan kelompok-kelompok politik lainnya, termasuk pendukung Anies Baswedan. Hal ini memperlihatkan bahwa Dasco bukan sekadar operator politik, melainkan penggerak skenario besar yang menjembatani berbagai faksi yang sebelumnya berseberangan.
