Referensi berita:
https://www.tempo.co/gaya-hidup/penjelasan-obstruction-of-justice-yang-dituduhkan-kepada-hasto-kristiyanto–1187351
Sedangkan, pada kenyataannya sesuai sistim hukum yang ada dan berlaku pasal tentang obstruksi terhadap delik gratifikasi tidak terdapat pada ketentuan UU. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UU. Tentang Tipikor.
Untuk itu, KPK dipersilahkan membuka sistem hukum yang mengatur perihal obstruksi, tepatnya pada Pasal 12 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor dan Jo. Pasal 12 A, 12 B dan 12 C pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UU Tipikor.
*_Dengan kata lain, kategori pasal perihal perintangan atau obstruksi hanya untuk perkara pemberantasan delik korupsi bukan delik gratifikasi._*
