Diketahui, Sanksi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Pasal 53 dan 55 UU ini melarang siapa saja yang mendistribusikan BBM tanpa izin usaha niaga, termasuk pedagang eceran tidak resmi (seperti “Pertamini” atau penjual botolan di pinggir jalan). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda yang besar.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014: Perpres ini mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Perpres ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021. Aturan ini menetapkan bahwa HET untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), termasuk Pertalite, diatur dan ditetapkan oleh pemerintah melalui PT. Pertamina (Persero).
