Tentu tidak dapat disimpulkan bahwa gubernur-gubernur lainnya tidak memberikan ruang bagi perempuan. Dalam praktiknya, banyak perempuan telah dipercaya menduduki berbagai jabatan penting di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam konteks jabatan wali kota administrasi sebagai salah satu posisi strategis tertinggi di tingkat kota, fakta menunjukkan bahwa hanya Fauzi Bowo dan Pramono Anung yang mengambil kebijakan tersebut.
Pengangkatan perempuan sebagai Walikota bukan semata-mata persoalan gender. Faktor utama yang harus menjadi pertimbangan tetaplah kompetensi, profesionalisme, integritas, pengalaman birokrasi dan kemampuan kepemimpinan. Namun ketika perempuan yang memiliki rekam jejak baik diberikan kesempatan untuk memimpin, hal tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa birokrasi semakin terbuka terhadap prinsip meritokrasi dan kesetaraan kesempatan.
